Laporan dari The 24th World Congress of Philosophy, Beijing, China

Laporan dari The 24th World Congress of Philosophy, Beijing, China

by. Dr. Husein Heriyanto

Assalamu’alaykum wa rahmatullahi,

Yth. Bapak/Ibu profesor, sarjana, presenter, pegiat, partisipan IC-THuSI , dan para peminat filsafat yang meminta laporan kongres filsafat 2018 !

Tema yang diangkat dalam Kongres Filsafat Dunia ke-24 di Beijing, China cukup menarik, yaitu “Learning To Be Human” (Belajar Menjadi Manusia), sebuah topik yang sangat relevan dan berkesesuaian dengan tema yang diusung oleh IC-THuSI, yaitu menyangkut isu humaniora (human sciences). Kongres yang diselenggarakan oleh FISP – federasi internasional masyarakat filsafat (philosophical societies)- setiap lima tahun sekali ini berlangsung pada 13 – 20 Agustus 2018 yang diikuti oleh sekitar 1200 peserta dari seluruh negara di dunia. Umumnya mereka mewakili anggota FISP yang terdiri dari 105 national societies, 37 international societies, dan 3 affiliated organizations. Bisa lihat dihttps://www.fisp.org/international-members

Ada lima sub-tema pokok yang didiskusikan dalam plenary sessions, yaitu SpiritualitySelfCommunityNature, dan Traditions. Cukup menarik bahwa dibandingkan dengan tema-tema kongres filsafat dunia sebelumnya, tema kongres kali ini memiliki pesan penting, yaitu seruan atau harapan kembalinya filsafat untuk menggali kembali kearifan perennial, nilai-nilai abadi dan universal tentang kebijaksanaan (wisdom, sapientia) dan kemanusiaan. Kita bisa menafsirkannya sebagai titik belok penting atau bahkan titik balik perkembangan filsafat kontemporer dari filsafat modern yang analitik, mekanistik dan positivistik menuju (kembali kepada) makna asli filsafat itu sendiri, mencari dan mencintai kebijaksanaan.

Saya hadir sebagai kapasitas wakil presiden CRVP (Council for Research in Values and Philosphy) sekaligus  koordinator ISIP (International Society for Islamic Philosophy); itu sebabnya dalam kongres kali ini saya ‘kebagian’ tugas tiga kali pengisi acara, yaitu dua kali pembicara (masing-masing mewakili CRVP dan ISIP) dan sekali sebagai moderator  sebuah sesi CRVP.  Yang dimaksud moderator di sini adalah “the host” sesi sehingga saya berhak mengajukan tema dan mengundang pembicara yang relevan (di antara mereka yang sudah direkomendasikan oleh philosophical society yang terdaftar sebagai member FISP).

Sesi pertama yang diorganisir CRVP adalah “Re-Learning to be Human for Global Times” pada hari Selasa/14 Agustus 2018 pukul 11.10 – 13.00; saya mempresentasikan paper “The Way to do is To Be”.  Sesi ini merupakan sebuah bentuk penghargaan FISP kepada mendiang Prof. George McLean, pendiri dan presiden CRVP yang wafat tiga tahun lalu, atas jasanya kepada pembentukan jaringan masyarakat filsafat dunia melampaui sekat-sekat tradisi, agama, dan budaya.

Lalu sesi yang diorganisir oleh Iranian Philosophical Society bekerjasama dengan ISIP – karena kebetulan presidennya sama, yaitu Prof. Gholamreza Aavani- diselenggarakan pada hari Rabu/15 Agustus 2018 pk. 11.20 – 13.00 dengan tema “Contemporary Topics of Islamic Philosophy”. Prof. Aavani menjadi pembicara pertama tentang “The Characteristics of Islamic Philosophy and Its Contribution to the World Philosophy” dan lalu saya mempresentasikan “The Importance of Knowledge and Philosophy in Islamic Civilization and Contemporary Challenges”.

Kemudian pada hari yang sama pukul 14.00-16.00 saya memimpin sesi yang diorganisir oleh CRVP dengan tema “Re-Learning to be Human: Islam and Culture”.  Topik ini merupakan tema konferensi IC-THuSI bekerjasama dengan Universitas Paramadina di Jakarta pada 3-4 Januari 2018 lalu. Saya ajukan kembali tema ini dan disetujui oleh CRVP dan FISP sebagai salah satu sesi yang dihadirkan dalam perhelatan filsafat dunia ke-24 ini. Ada tiga profesor yang saya undang, diantaranya Prof. Aavani. Beliau ini, meski sudah berusia 80-an tahun, masih sangat bersemangat tiada lelah memperkenalkan filsafat dan hikmah Islam di berbagai pertemuan ilmiah dunia di manapun. Beliau pun tercatat sebagai anggota Steering Committe FISP bersama Tu Weiming dan lain-lain.

Sebagai warga Indonesia, saya cukup prihatin karena tidak ada (belum ada) satupun philosophical society yang terdaftar sebagai anggota FISP sehingga saya tidak menemukan seorang pun sarjana/akademisi Indonesia di kongres filsafat dunia tersebut. Kehadiran saya pun kapasitasnya sebagai anggota CRVP dan ISIP.  Coba cek https://www.fisp.org/national-members hampir semua negara di dunia termasuk Filipina dan Singapura memiliki philosophical society (masyarakat filsafat) yang terdaftar sebagai anggota FISP sehingga mereka bisa memperkenalkan pemikiran, budaya, dan filsafat negeri mereka pada perhelatan ilmiah dunia tersebut.

Perlu digarisbawahi di sini konsep kongres filsafat dunia ini adalah “pengisi acara adalah konstituen masyarakat filsafat yang telah terdaftar sebagai anggota FISP”. Panitia lokal praktis hanya bersifat teknis-administratif dan fasilitator. Yang menentukan tema dan isi acara adalah masyarakat filsafat dunia itu sendiri. Itu sebabnya masing-masing aliran filsafat dunia dengan pelbagai tradisinya seperti filsafat Yunani, Barat, China, India, Jepang, Latin, Islam/Kristen/Hindu/Budha hingga tokoh-tokoh filsafat tertentu saling berebut plot/sesi kongres untuk bisa mengisi acara sebagai media memperkenalkan pemikiran, tradisi dan budaya mereka masing-masing. Untuk kongres ke-25 tahun 2023 nanti, sudah ada empat negara kandidat yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, yaitu Jepang, Australia, Brazil, dan Iran. Saya saksikan mereka berlomba mencari simpati dan dukungan dari peserta khususnya mereka yang memiliki suara di FISP.

China sendiri saya amati betul-betul memanfaatkan pertemuan ilmiah dunia kali ini untuk mempromosikan tradisi dan kebudayaannya seperti Taoisme, Konfucianisme, Mencius. Agak ironis sebetulnya, meski secara politis menganut sistem komunisme – yang masih setia dengan doktrin Marxisme dan Stalinisme- pemerintah China melalui Universitas Peking sebagai penyelenggara lokal kongres (dengan supervisi FISP) menjadikan ketiga tradisi tersebut (ajaran Dao, Konfucius, Mencius) sebagai identitas kultural mereka. Mereka tidak menganggap ketiga tradisi ini sebagai agama. Berbeda dengan Budhism yang tidak begitu bebas (tapi paling diberi ruang kebebasan dibanding agama-agama lain seperti Hindu, Kristen, Islam), ketiga tradisi tersebut diajarkan dan dipublikasikan secara terbuka di negeri komunis tersebut. Fenomena ini, menurut profesor Vincent Shen – kawan saya di CRVP- terjadi setelah munculnya kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi-politik-militer yang diperhitungkan dunia. Kisah ini menunjukkan bahwa setiap negara pasti membutuhkan identitas kultural mereka untuk memaknai kebanggaan nasional dan kemajuan peradaban mereka.

 

Konteks Indonesia

Bagaimana dengan negeri kita, Indonesia?

Mungkin saat ini belum begitu terasa dibutuhkan kehadirannya karena kita sebagai bangsa masih berkutat dengan masalah-masalah “struggle for survival” (ekonomi, pangan, infrastruktur, dst). Tapi dapat dipastikan cepat atau lambat kita membutuhkan identitas kultural untuk menopang kelanjutan dan memebri arah kemajuan peradaban bangsa kita. Bahkan di balik gegap gempita dunia politik yang telah menghabiskan begitu banyak energi bangsa, kita sebetulnya membutuhkan arah dan panduan visi masa depan peradaban bangsa kita.

Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia sangat potensial untuk diajukan sebagai salah satu pengisi prinsip “living together” yang diusung oleh UNESCO; tentu saja pengajuan itu memerlukan polesan kerja-kerja akademis filosofis seperti membangun kerangka kerja epistemologis, kosmologis dan antropologis. Dengan kata lain mengangkat Pancasila dari ideologi menjadi sebuah epistemologi. Begitu pula dengan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) yang kedua di dunia sekaligus keanekaragaman budaya (cultural diversity) yang tegolong tinggi di dunia menempatkan Indonesia menjadi negara yang paling tinggi tingkat keanekaragaman biokultural (biocultural diversity) di dunia sebagaimana hasil riset Luisa Maffi (2007).

Jadi, masih sangat banyak pekerjaan-pekerjaan akademis dan ilmiah yang menantang kita sebagai profesor/ilmuwan/sarjana/peneliti/akademisi untuk turut mengisi, mengonstitusi dan mengonstruksi peradaban Nusantara mendatang. Jangan semua akademisi tergoda untuk masuk ke dunia praktis atau politik yang ternyata bukan hanya gagal mencerahkan –seperti yang kerap diklaim “orang baik harus terjun ke politik” – malah yang terjadi sebaliknya larut dan tenggelam dalam arus pusaran politik yang tidak mencerdaskan, penuh dendam kebencian, ikut sebar hoax dan SARA, dst.

Dalam Al-Quran Surat Taubah ayat 122 disebutkan bagaimana dalam peperangan fisik sekalipun mesti ada sekelompok orang yang tetap menekuni dan mengembangkan ilmu-ilmu (tafaqqahū fī al-dīn) yang menurut Muhammad Asad (Leopold Weiss) dalam tafsirnya Quranic Exegesis sebagai ilmu dan hikmah yang menyangkut realitas (memahami realitas secara obyektif entah itu reaitas metafisika, manusia, sejarah, ataupun alam). Karena dalam politik kekuasaan dan peperangan umumnya tidak ada pelaku yang tertarik menengok/memahami realitas obyektif, semuanya tenggelam dalam kuasa dunia-imajinasi subyektif masing-masing karena “kepentingan ego/kelompok mengalahkan prinsip-prinisp universal/nilai-nilai obyektif”. Di situlah peran ilmuwan/intelektual yang tetap mampu memberi pencerahan dan penerangan tentang realitas sebagaimana adanya. Karena tanpa memahami realitas apa adanya, sebuah kaum/bangsa/peradaban akan tenggelam dalam suasana yang disebut mendiang Nurcholish Madjid sebagai “ketertawanan oleh kekinian dan kedisinian”. Cak Nur pernah menyebut bagaimana bangsa Indonesia setelah kemerdekaan gamang mengonstitusi dan mengonstruksi peradabannya karena masih larut dalam peperangan ideologis yang tak berkesudahan sehingga gagap membangun kerangka kerja epistemologis bangsa. Fenomena inipun disadari betul oleh budayawan Kuntowijoyo dalam konteks tubuh umat Islam Indonesia yang menulis “Islam sebagai Epistemologi” (alih-alih sebagai ideologi melulu).

Boleh jadi, kekisruhan tiada henti dunia politik kita yang diisi oleh ekspresi sedimentasi emosional yang sering kontraproduktif –atas nama demokrasi- merupakan salah satu efek samping dari lemahnya tradisi intelektual dan budaya ilmiah masyarakat kita sehingga tokoh-tokoh yang muncul atau yang dimunculkan dan menjadi idola adalah mereka yang lihai “memainkan isu”, bukan “menjelaskan isu” secara obyektif dan ilmiah. Dengan kata lain, akademisi sering hanya menjadi baju/jaket/ logo sementara pikiran dan narasi yang dibangun persis dengan politisi comberan yang visi dan misinya tak lebih dari pilkada/pilpres 5 tahunan.

Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya siap menjawab pelbagai pertanyaan yang mungkin Bapk/Ibu sampaikan sejauh masih relevan dengan topik kita kali ini.

Terima kasih

Husain Heriyanto

Direktur IC-THuSI (International Center for Thoughts on Human Sciences in Islam) – Jakarta

Note:

Terima kasih, Pak Samantho, atas inisiatif mengupload laporan WCP di ISIP. Kalau dianggap sbg sebuah “philosophical society” di Indonesia, maka ISIP adalah satu-satunya society yg terdaftar di FISP, federasi internasional filsafat, yg merupakan anggota “council for philosophy and human sciences” – UNESCO. 🤚

ic-thusi.net

 

Advertisements

One response to “Laporan dari The 24th World Congress of Philosophy, Beijing, China

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s